Bahwa Indonesia adalah negara peringkat satu korupsi di dunia tentu sudah banyak orang tahu.Bahwa institusi paling korup adalah DPR, bersama dengan Kepolisian dan lembaga-lembaga negara seperti Kejaksaan dan Direktorat Pajak, saya juga yakin bahwa banyak orang tahu.
Tapi bahwa lingkungan TNI khususnya TNI AD juga merupakan sumber korupsi mungkin belum banyak orang yang tahu. Seberapa besar mungkin sulit diperkirakan. Tapi yang lebih menakutkan saya kira bukan soal besar kecilnya tapi bahwa korupsi di TNI AD seolah-olah tidak tersentuh oleh hukum.
Membaca majalah Tempo, edisi khusus akhir tahun 2013 sungguh mengejutkan saya.....
Terus terang membaca artikel tersebut, saya melihat seolah-olah korupsi di TNI AD tidak tersentuh oleh hukum, oleh KPK dan bukan hanya itu saja kasus korupsi berakhir dengan misteri kematian orang yang terlibat. Hal ini mengingatkan saya pada kasus beberapa tahun lalu ketika Jenderal Agus Wirahadikusumah mengungkit korupsi di Kostrad, tidak lama kemudian namanya seperti tiba-tiba saja hilang dari pemberitaan, beberapa saat kemudian saya baru tahu bahwa beliau wafat mendadak.
Tempo edisi khusus (23-29 Desember 2013) antara lain berkisah tentang Heru Sukrisno, seorang tentara auditor yg membongkar beberapa kasus korupsi di TNI AD, di antaranya pengiriman mobil-mobil tanpa nomor kendaraan dari Batam ke Jakarta. Kasus tersebut melibatkan Mayor Jenderal Koesmayadi (Wakil Asisten Logistik). Aneh bin ajaib Koesmayadi tiba-tiba meninggal pada 26 Juni 2006 sebelum Polisi Militer menyelidiki temuan barang ilegal di rumahnya.
Jika betul kematian kedua Jenderal tersebut terkait dengan kasus korupsi yang terjadi, maka saya kira ini adalah bagian yg paling hitam dalam parahnya korupsi di Indonesia karena bukan hanya kasus korupsi yg berdiri sendiri tapi juga ada pidana pembunuhan yang terjadi di situ, tentu pembunuhan untuk menutupi jejak atau melindungi pelaku sesungguhnya, yang tentu pangkat dan jabatannya lebih tinggi dan lebih tidak tersentuh oleh hukum..
Benar atau tidak ? Wallahualam.
Thursday, December 26, 2013
Thursday, August 15, 2013
Ada Apa dibalik FPI
Sebelum membaca posting ini, pertama-tama saya sarankan Anda untuk menggunakan pikiran yang jernih, jangan berprasangka dan jangan memihak. Jangan karena Anda beragama Islam lalu buru-buru berpihak pada FPI, sebaliknya bagi Anda yang non muslim jangan tergesa-gesa menuduh FPI. Berpikir jernih dengan kepala dingin, dengan pertama-tama meletakkan kepentingan masyarakat dan bangsa di atas kepentingan golongan sendiri.
Yang kedua, sebelum melakukan penilaian, kumpulkanlah sebanyak mungkin data dari segala sumber, baik sumber yang pro FPI, yang kontra FPI, sumber yang netral, sumber dari media cetak, Internet, Youtube dsb. Di sini Anda dituntut untuk teliti dan cerdas, jangan begitu saja percaya dengan pernyataan yang dibuat oleh salah satu pihak. Misalnya seseorang mengatakan: "Kami tidak melakukan sweeping, kami datang baik-baik untuk menegur dan mengingatkan..." tapi dia datang dengan membawa parang dan pedang, maka kebenaran pernyataannya diragukan.
Yang ketiga, lagi-lagi dituntut kecerdasan dan ketelitian, coba lihat dan amati dari banyak peristiwa di berbagai tempat yang berbeda, apakah ada pola yang sama, apakah ada kejanggalan atau apakah ada inkonsistensi antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya.
Aparat keamanan dalam hal ini kepolisian juga patut diamati, bagaimana mereka bereaksi dalam setiap kejadian, pernyataan apa yang muncul dari kepolisian, konsistensi polisi dalam bertindak.
Saya sudah mencoba "mempelajari" kasus FPI ini dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, dan berikut ini beberapa catatan saya:
1. akar masalah bukan pada FPI tapi pada pemerintah dan aparat keamanan yg tidak tegas
2. dalam banyak peristiwa, fakta menunjukkan bahwa polisi memberi dukungan atas tindakan FPI (mendukung dalam arti membiarkan/tidak mencegah padahal polisi sanggup melakukan hal tersebut)
3. butir no. 2 di atas, sangat menarik jika kita amati pernyataan FPI bhw aparat kepolisian membiarkan minuman keras dijual dan ada pelacuran sehingga FPI terpaksa bergerak, ada lingkaran sebab akibat antara FPI dan kepolisian di sini.
4. kasus terakhir bentrok warga dengan FPI di Lamongan, terlihat sekali pihak kepolisian sangat khawatir dengan keselamatan FPI yg dikepung warga (bandingkan misalnya bagaimana polisi bersikap pada saat FPI mengobrak-abrik toko yang menjual minuman keras).
Bagaimana menyimpulkan kasus ini ? silakan Anda lakukan analisa sendiri dengan data-data dan fakta yang bisa Anda kumpulkan, bisa jadi hasilnya berbeda dengan saya. Salah satu alat bantu untuk melakukan analisa adalah pertanyaan: siapa yang diuntungkan dengan adanya FPI ?
Apakah umat Islam di Indonesia diuntungkan ? menurut saya tidak karena justru sebaliknya citra Islam semakin buruk, karena yg menonjol justru kekerasan yang dilakukan oleh FPI, sementara kemaksiatan yang (konon) diperangi oleh FPI juga tidak teratasi.
Apakah rakyat Indonesia diuntungkan ? jelas tidak, karena keberadaan FPI menimbulkan konflik dan gesekan horisontal yang sangat keras di masyarakat bahkan sampai timbul korban jiwa, kemarahan masyarakat dan konflik antara yang pro dan kontrak FPI.
Apakah pemerintah diuntungkan ? jelas tidak, karena keberadaan FPI membuat citra pemerintah semakin buruk, semakin besar anggapan publik bahwa pemerintah tidak tegas dan tidak mampu menegakkan hukum di negeri ini. Inkonsistensi terlihat di sini, meskipun pemerintah dirugikan, tapi pemerintah tidak mengambil langkah apapun untuk mengatasi persoalan ini. Ini bisa menjadi pangkal kecurigaan.
Lalu siapa yang diuntungkan ?
Yang diuntungkan adalah siapapun pihak yang tidak menghendaki Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera, negara yang adil, menegakkan hukum dan peraturan, para koruptor dan pencuri uang negara jelas diuntungkan, kenapa ? Karena sudah habis waktu kita membuang energi sia-sia untuk konflik horisontal dengan sesama rakyat, bentrok antara warga dengan FPI adalah bentrok antara rakyat. Habis waktu kita untuk berkelahi, tidak ada waktu lagi untuk berpikir kritis dan cerdas, bahwa musuh sesungguhnya adalah para koruptor (termasuk para Jenderal Polisi yang mempunyai rekening Milyaran Rupiah entah berasal dari mana).
Polisi ada peluang diuntungkan, karena selama ada FPI, masyarakat yang takut pada FPI ada kemungkinan harus memanggil polisi untuk meminta perlindungan, demikian pula tempat hiburan atau toko penjual minumas keras misalnya perlu menjalin relasi yang baik dengan kepolisian supaya usaha mereka terlindung.
Yang kedua, sebelum melakukan penilaian, kumpulkanlah sebanyak mungkin data dari segala sumber, baik sumber yang pro FPI, yang kontra FPI, sumber yang netral, sumber dari media cetak, Internet, Youtube dsb. Di sini Anda dituntut untuk teliti dan cerdas, jangan begitu saja percaya dengan pernyataan yang dibuat oleh salah satu pihak. Misalnya seseorang mengatakan: "Kami tidak melakukan sweeping, kami datang baik-baik untuk menegur dan mengingatkan..." tapi dia datang dengan membawa parang dan pedang, maka kebenaran pernyataannya diragukan.
Yang ketiga, lagi-lagi dituntut kecerdasan dan ketelitian, coba lihat dan amati dari banyak peristiwa di berbagai tempat yang berbeda, apakah ada pola yang sama, apakah ada kejanggalan atau apakah ada inkonsistensi antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya.
Aparat keamanan dalam hal ini kepolisian juga patut diamati, bagaimana mereka bereaksi dalam setiap kejadian, pernyataan apa yang muncul dari kepolisian, konsistensi polisi dalam bertindak.
Saya sudah mencoba "mempelajari" kasus FPI ini dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, dan berikut ini beberapa catatan saya:
1. akar masalah bukan pada FPI tapi pada pemerintah dan aparat keamanan yg tidak tegas
2. dalam banyak peristiwa, fakta menunjukkan bahwa polisi memberi dukungan atas tindakan FPI (mendukung dalam arti membiarkan/tidak mencegah padahal polisi sanggup melakukan hal tersebut)
3. butir no. 2 di atas, sangat menarik jika kita amati pernyataan FPI bhw aparat kepolisian membiarkan minuman keras dijual dan ada pelacuran sehingga FPI terpaksa bergerak, ada lingkaran sebab akibat antara FPI dan kepolisian di sini.
4. kasus terakhir bentrok warga dengan FPI di Lamongan, terlihat sekali pihak kepolisian sangat khawatir dengan keselamatan FPI yg dikepung warga (bandingkan misalnya bagaimana polisi bersikap pada saat FPI mengobrak-abrik toko yang menjual minuman keras).
Bagaimana menyimpulkan kasus ini ? silakan Anda lakukan analisa sendiri dengan data-data dan fakta yang bisa Anda kumpulkan, bisa jadi hasilnya berbeda dengan saya. Salah satu alat bantu untuk melakukan analisa adalah pertanyaan: siapa yang diuntungkan dengan adanya FPI ?
Apakah umat Islam di Indonesia diuntungkan ? menurut saya tidak karena justru sebaliknya citra Islam semakin buruk, karena yg menonjol justru kekerasan yang dilakukan oleh FPI, sementara kemaksiatan yang (konon) diperangi oleh FPI juga tidak teratasi.
Apakah rakyat Indonesia diuntungkan ? jelas tidak, karena keberadaan FPI menimbulkan konflik dan gesekan horisontal yang sangat keras di masyarakat bahkan sampai timbul korban jiwa, kemarahan masyarakat dan konflik antara yang pro dan kontrak FPI.
Apakah pemerintah diuntungkan ? jelas tidak, karena keberadaan FPI membuat citra pemerintah semakin buruk, semakin besar anggapan publik bahwa pemerintah tidak tegas dan tidak mampu menegakkan hukum di negeri ini. Inkonsistensi terlihat di sini, meskipun pemerintah dirugikan, tapi pemerintah tidak mengambil langkah apapun untuk mengatasi persoalan ini. Ini bisa menjadi pangkal kecurigaan.
Lalu siapa yang diuntungkan ?
Yang diuntungkan adalah siapapun pihak yang tidak menghendaki Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera, negara yang adil, menegakkan hukum dan peraturan, para koruptor dan pencuri uang negara jelas diuntungkan, kenapa ? Karena sudah habis waktu kita membuang energi sia-sia untuk konflik horisontal dengan sesama rakyat, bentrok antara warga dengan FPI adalah bentrok antara rakyat. Habis waktu kita untuk berkelahi, tidak ada waktu lagi untuk berpikir kritis dan cerdas, bahwa musuh sesungguhnya adalah para koruptor (termasuk para Jenderal Polisi yang mempunyai rekening Milyaran Rupiah entah berasal dari mana).
Polisi ada peluang diuntungkan, karena selama ada FPI, masyarakat yang takut pada FPI ada kemungkinan harus memanggil polisi untuk meminta perlindungan, demikian pula tempat hiburan atau toko penjual minumas keras misalnya perlu menjalin relasi yang baik dengan kepolisian supaya usaha mereka terlindung.
Monday, May 6, 2013
Kenapa Harga BBM belum dinaikkan ?
Pemberitaan di berbagai media massa secara jelas-jelas menyebutkan bahwa beban anggaran pemerintah untuk membayar subsidi BBM makin lama makin besar hingga taraf yg membahayakan. Harus dilakukan tindakan nyata untuk mengatasi masalah defisit anggaran yang semakin lama semakin besar.
Majalah Tempo edisi 12 Mei 2013 antara lain menyebutkan (halaman 92):.....jika tidak dikendalikan, beban subsidi akan membengkak hingga Rp 446,8 Trilyun, dengan Rpm 297,7 Trilyun di antaranya untuk subsidi BBM."
Di majalah tersebut juga dilaporkan bahwa pemerintah (Kementrian Keuangan dan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral) telah menyiapkan empat opsi untuk mengatasi masalah subsidi BBM ini, dan telah menyelenggarakan ratusan kali rapat. Namun anehnya hingga saat ini pemerintah (Presiden SBY) belum juga menetapkan kebijakan untuk mensolusi masalah subsidi BBM ini.
Pertanyaannya adalah mengapa pemerintah belum juga mengambil keputusan ? bahkan sampai-sampai cover majalah Tempo mengolok-olok dengan sebutan "Subsidi Bimbang Yudhoyono". Bagi siapapun penganut teori konspirasi, tidak akan begitu saja percaya dengan berbagai penjelasan atau alasan yg disampaikan pemerintah. Penganut teori konspirasi terpanggil untuk bersikap kritis..... mempertanyakan segala sesuatu.....
Pertanyaan mengapa pemerintah belum juga memutuskan solusi masalah subsidi BBM yang membebani anggaran, bisa diperdalam lagi sbb:
1. apakah presiden khawatir bahwa kenaikan harga BBM akan menyebabkan inflasi dan memberatkan perekonomian rakyat khususnya rakyat miskin ?
2. apakah presiden khawatir bahwa kenaikan harga BBM akan menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap pemerintah dan menyebabkan kemerosotan elektabilitas dari Partai Demokrat (yang memang sudah semakin turun akibat tingginya korupsi yang dilakukan para petinggi Partai Demokrat)
3. apakah ada sebab lainnya ?
Jika alasan no. 1 yang terjadi, berarti Presiden SBY tidak paham bahwa semakin lama keputusan tidak diambil, dampak membebani anggaran negara akan semakin berat dan dalam jangka panjang akan semakin sulit bagi pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi negara.
Jika alasan no. 2 yang terjadi, berarti Presiden SBY sedang berjudi dengan mempertaruhkan anggaran negara untuk popularitas dirinya atau partainya, agar tetap disegani dan disukai rakyat, karena dianggap peduli pada nasib rakyat miskin dan tidak mampu.
Alasan no. 3 ? apakah ada alasan no. 3 ? hingga sejauh ini, saya belum menemukan kemungkinan yang lain.
Majalah Tempo edisi 12 Mei 2013 antara lain menyebutkan (halaman 92):.....jika tidak dikendalikan, beban subsidi akan membengkak hingga Rp 446,8 Trilyun, dengan Rpm 297,7 Trilyun di antaranya untuk subsidi BBM."
Di majalah tersebut juga dilaporkan bahwa pemerintah (Kementrian Keuangan dan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral) telah menyiapkan empat opsi untuk mengatasi masalah subsidi BBM ini, dan telah menyelenggarakan ratusan kali rapat. Namun anehnya hingga saat ini pemerintah (Presiden SBY) belum juga menetapkan kebijakan untuk mensolusi masalah subsidi BBM ini.
Pertanyaannya adalah mengapa pemerintah belum juga mengambil keputusan ? bahkan sampai-sampai cover majalah Tempo mengolok-olok dengan sebutan "Subsidi Bimbang Yudhoyono". Bagi siapapun penganut teori konspirasi, tidak akan begitu saja percaya dengan berbagai penjelasan atau alasan yg disampaikan pemerintah. Penganut teori konspirasi terpanggil untuk bersikap kritis..... mempertanyakan segala sesuatu.....
Pertanyaan mengapa pemerintah belum juga memutuskan solusi masalah subsidi BBM yang membebani anggaran, bisa diperdalam lagi sbb:
1. apakah presiden khawatir bahwa kenaikan harga BBM akan menyebabkan inflasi dan memberatkan perekonomian rakyat khususnya rakyat miskin ?
2. apakah presiden khawatir bahwa kenaikan harga BBM akan menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap pemerintah dan menyebabkan kemerosotan elektabilitas dari Partai Demokrat (yang memang sudah semakin turun akibat tingginya korupsi yang dilakukan para petinggi Partai Demokrat)
3. apakah ada sebab lainnya ?
Jika alasan no. 1 yang terjadi, berarti Presiden SBY tidak paham bahwa semakin lama keputusan tidak diambil, dampak membebani anggaran negara akan semakin berat dan dalam jangka panjang akan semakin sulit bagi pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi negara.
Jika alasan no. 2 yang terjadi, berarti Presiden SBY sedang berjudi dengan mempertaruhkan anggaran negara untuk popularitas dirinya atau partainya, agar tetap disegani dan disukai rakyat, karena dianggap peduli pada nasib rakyat miskin dan tidak mampu.
Alasan no. 3 ? apakah ada alasan no. 3 ? hingga sejauh ini, saya belum menemukan kemungkinan yang lain.
Monday, April 8, 2013
Kasus Cebongan
Kita perlu memberi apresiasi kepada pimpinan TNI AD yg telah secara terbuka mengakui bhw peristiwa Cebongan dilakukan oleh anggota Kopassus Group 2, Kandang Menjangan, Surakarta.
Tapi kita tetap harus mengkritisi hal tersebut, tidak bisa begitu saja kita percaya sepenuhnya.
Beberapa hal yg menurut saya masih meninggalkan tanda tanya:
1. apakah betul bahwa peristiwa Cebongan dilakukan tanpa perencanaan ? aneh bagi saya, mana mungkin ada aksi penyerangan yg dilakukan tanpa perencanaan, lalu bagaimana mereka membagi peran, bagaimana mereka sudah menyiapkan masker, senjata laras panjang dsb. apabila sebagian prajurit ini baru selesai latihan, tidak adakah prosedur untuk mengembalikan senjata terlebih dahulu ke markas, baru para prajurit ini bisa melakukan perjalanan ke tempat lain
2. apakah betul peristiwa Cebongan tidak diketahui perwira/atasan ? ini sungguh aneh, bagaimana mungkin ada 11 prajurit dengan mengendarai 3 mobil bisa meninggalkan markas tanpa ijin atau sepengetahuan atasan, apalagi dengan membahwa senjata api laras panjang, pistol dan granat. fakta di media cetak bahwa banyak pihak bahkan sudah tahu akan ada rencana serangan ini, bahkan pihak Lapas sudah minta bantuan pengamanan ke Kepolisian.
3. kenapa Polisi memindahkan para tersangka pembunuh Serka Santoso, apakah betul ada perbaikan sel di penjara Kepolisian, beberapa info di media, bahwa tidak benar ada perbaikan di penjara kepolisian.
4. salah satu butir informasi yang disampaikan oleh Brig Jen Unggul Yudhoyono, bahwa ada dua anggota Kopassus yang mencoba menghalangi kegiatan rekan-rekan mereka melakukan penyerbuan ke Lapas Cebongan, pertanyaannya apakah kedua orang ini ikut dalam perjalanan ke Cebongan, tidak adakah usaha mereka untuk menghubungi markas dan memberi tahukan rencana penyerangan ini.
5. kenapa ada perbedaan begitu banyak dalam jumlah pelaku yang menyerbu Lapas Cebongan, pengakuan saksi mata, ada yg menyebutkan 15 atau 17 orang, tapi Investigasi TNI AD menyebutkan hanya 11 orang anggota Kopassus. Siapakah 4 atau 6 orang atau berapapun orang selebihnya, apakah ada unsur non Kopassus ?
Tapi kita tetap harus mengkritisi hal tersebut, tidak bisa begitu saja kita percaya sepenuhnya.
Beberapa hal yg menurut saya masih meninggalkan tanda tanya:
1. apakah betul bahwa peristiwa Cebongan dilakukan tanpa perencanaan ? aneh bagi saya, mana mungkin ada aksi penyerangan yg dilakukan tanpa perencanaan, lalu bagaimana mereka membagi peran, bagaimana mereka sudah menyiapkan masker, senjata laras panjang dsb. apabila sebagian prajurit ini baru selesai latihan, tidak adakah prosedur untuk mengembalikan senjata terlebih dahulu ke markas, baru para prajurit ini bisa melakukan perjalanan ke tempat lain
2. apakah betul peristiwa Cebongan tidak diketahui perwira/atasan ? ini sungguh aneh, bagaimana mungkin ada 11 prajurit dengan mengendarai 3 mobil bisa meninggalkan markas tanpa ijin atau sepengetahuan atasan, apalagi dengan membahwa senjata api laras panjang, pistol dan granat. fakta di media cetak bahwa banyak pihak bahkan sudah tahu akan ada rencana serangan ini, bahkan pihak Lapas sudah minta bantuan pengamanan ke Kepolisian.
3. kenapa Polisi memindahkan para tersangka pembunuh Serka Santoso, apakah betul ada perbaikan sel di penjara Kepolisian, beberapa info di media, bahwa tidak benar ada perbaikan di penjara kepolisian.
4. salah satu butir informasi yang disampaikan oleh Brig Jen Unggul Yudhoyono, bahwa ada dua anggota Kopassus yang mencoba menghalangi kegiatan rekan-rekan mereka melakukan penyerbuan ke Lapas Cebongan, pertanyaannya apakah kedua orang ini ikut dalam perjalanan ke Cebongan, tidak adakah usaha mereka untuk menghubungi markas dan memberi tahukan rencana penyerangan ini.
5. kenapa ada perbedaan begitu banyak dalam jumlah pelaku yang menyerbu Lapas Cebongan, pengakuan saksi mata, ada yg menyebutkan 15 atau 17 orang, tapi Investigasi TNI AD menyebutkan hanya 11 orang anggota Kopassus. Siapakah 4 atau 6 orang atau berapapun orang selebihnya, apakah ada unsur non Kopassus ?
Subscribe to:
Posts (Atom)